JAKARTA, – LMPNews. Ketua Harian Laskar Merah Putih, H. Wahyu Wibisana, menegaskan bahwa para walikota yang tidak mengikuti program retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang sebaiknya diberikan sanksi. Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu wibisana selaku Ketua harian Markas besar Laskar merah putih dan menanggapi kabar adanya sejumlah kepala daerah yang absen dari kegiatan tersebut.
Menurut Wahyu, retreat yang diselenggarakan di Akmil Magelang memiliki tujuan yang jelas, yaitu membangun jiwa kepemimpinan, meningkatkan disiplin, serta mempererat solidaritas antar pemimpin daerah. Oleh sebab itu, ketidakhadiran walikota tanpa alasan yang jelas dinilai merugikan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kegiatan di Akmil Magelang ini bukan sekadar pelatihan fisik, tetapi sebuah proses pembentukan karakter kepemimpinan yang tegas, tangguh, dan berintegritas. Oleh karena itu, bagi walikota yang sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, sebaiknya diberikan sanksi sebagai bentuk penegakan disiplin,” ujar Wahyu.
Ia juga menyoroti peran partai politik yang disebut-sebut melarang kadernya untuk mengikuti program tersebut. Wahyu berharap para pimpinan partai dapat memahami esensi dari pelatihan yang diberikan di Akmil Magelang. Menurutnya, pelatihan ini tidak berkaitan dengan agenda politik tertentu, melainkan semata-mata untuk membentuk mental dan jiwa kepemimpinan yang kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat.
“Partai politik seharusnya mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kepemimpinan para kadernya. Melarang walikota untuk ikut serta dalam program ini justru akan merugikan daerah dan masyarakat yang dipimpinnya,” tambah Wahyu.
Retreat di Akmil Magelang merupakan program rutin yang diikuti oleh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Program ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan fisik, pembinaan mental, serta simulasi kepemimpinan dalam situasi krisis. Dengan mengikuti program ini, para pemimpin daerah diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan terkait ketidakhadiran sejumlah walikota maupun larangan dari partai politik tertentu.***
Tinggalkan Balasan